Diduga Konspirasi Terkait Pemalsuan Surat Tanah di Desa Sumber Rejo, Kepala BPN Lampung Timur Mangara Manurung Diminta Dicopot!

Lampung, Kabar3.com - Kepala BPN Lampung Timur Mangara Manurung didesak ratusan massa agar segera dicopot dari jabatannya. Mangara yang juga ketua Panitia Pengadaan Pembebasan lahan Bendungan Gerak Jabung diduga melakukan konspirasi dengan para oknum dalam pembayaran ganti rugi lahan proyek Negara yang berada di Kecamatan Wawai Karya, Kabupaten Lampung Timur-Provinsi Lampung.

Massa terdiri dari gabungan lembaga swadaya masyarakat melakukan aksi di Kantor BPN Lampung Timur, di jalan Marga Sekampung Udik Nomor 01, Sukadana Ilir, Sukadana, Kabupaten Lampung Timur-Provinsi Lampung.  

Setelah unjuk rasa, terlihat unsur muspida Lamtim mengadakan rapat di ruang rapat BPN Lampung Timur. Tidak jelas agenda rapat unsur Muspida setelah aksi, karena agenda siang harinya merupakan rapat musyawarah nominatif. Dikonfirmasi mengenai apakah dilakukan rapat musyawarah nominatif hari ini, Kepala BPN Lamtim, Mangara Manurung tidak dapat dihubungi.

Unjuk rasa kali ini merupakan unjuk kesekian kalinya, menuntut perbuatan kepala BPN yang kerap mengesahkan surat-surat yang tidak jelas yang berakhir pada pembayaran tanpa data surat kepemilikan tanah. Unjuk rasa sebelumnya juga terkait masalah yang sama mengenai pembebasan lahan bendungan yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung, Rabu (20/3/2019) di Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang di Bandar Lampung, di Jalan Gatot Subroto Nomor 57. Unjuk rasa merespon ucapan Presiden Jokowi yang menyatakan pembebasan lahan tidak bermasalah, unjuk rasa berujung ricuh.

Diduga, Kepala BPN Lampung Timur serta anak buahnya bernama Suhadi kepala Pengadaan Tanah melakukan persekongkolan dan rekayasa data yang disajikan kepada Balai Besar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), termasuk ulah dengan kepala Desa setempat, Desa Sumber Rejo, sebagai awal mula ditemukannya surat-surat terduga palsu. Termasuk adanya ratusan masyarakat pemilik lahan yang tergusur, hingga saat ini belum juga mendapatkan biaya pengganti.

Berita Terkait

Leave a reply