Gugat Presiden Joko Widodo Ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Kuasa Hukum Suwardi Ibrahim: Karena Adanya Pencairan Pembayaran di Bank BRI di tengah Penyitaan Tanah Berdasarkan Penetapan Pengadilan!

Lampung, Kabar3.com - Presiden Joko Widodo, dkk didugat di Pengadilan Negeri Kelas IA, Tanjungkarang-Provinsi Lampung. Gugatan diajukan Jumat, (15/3/2019) sekitar pukul 9 WIB. Gugatan didaftarkan dengan register perkara Nomor: 72 /PDT.G/2019/PN.Tjk. 

Bertindak sebagai Penggugat ialah David Sihombing. Posisi Penggugat sebagai warganegara, yang juga bertepatan sebagai kuasa dua orang yang merasa korban atas pelaksanaan pembebasan lahan proyek strategis nasional.

David Sihombing mengatakan inti gugatan terkait proses jual beli tanah antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini diwakili para kuasa pembayar yang berpusat/bertanggungjawab ke Presiden dalam pengadaan tanah. Sehingga logika gugatan ditarik dari transaksi jual beli pada umumnya, hanya antara penjual dan pembeli. 

“Yang kebetulan Bapak Presiden Joko Widodo mengatakan ke publik pada Debat Ke II Calon Presiden di Hotel Sultan, Jakarta, 17 Februari 2019, ‘Dalam empat setengah tahun ini hampir tidak ada terjadi konflik pembebasan lahan untuk infratruktur kita, karena apa ? Tidak ada ganti rugi, yang ada ganti untung’, sehingga gugatan sebagai cara memberitahu dan menjelaskan masalah berat yang ada, maka diajukan melalui gugatan” ujar David Sihombing dalam rilisnya kepada Kabar3.com

Tiga pihak sebagai Tergugat yakni Tergugat I: Presiden Republik Indonesia: Ir.H. Joko Widodo, Tergugat II: Iriandi Azwartika, Kepala Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Tergugat III:Edison, sebagai kuasa membayar perwakilan negara/Kementerian Pekerjaan Umum Cq. Direktorat   Jalan   Bebas   Hambatan  Cq Perkotaan.

Berita Terkait

Leave a reply