Ketua DPR RI Terus Genjot Kinerja DPR

Jakarta, Kabar3.com, - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memastikan walaupun Pemilu 17 April 2019 sudah di depan mata, namun kinerja DPR RI tidak surut sama sekali. Menjelang penutupan masa persidangan IV Tahun Sidang 2018-2019 yang rencananya akan dilakukan pada awal April 2019, DPR RI sudah menyelesaikan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

"Selain itu, RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang saat ini dibahas di Komisi VIII juga sudah memasuki babak akhir. Kita harapkan pekan ini akan selesai, karena semua pembahasan antara DPR RI dengan pemerintah sudah menemui titik temu. Hanya tinggal ketuk palu di Komisi VIII dan dilanjutkan dibawa ke Rapat Paripurna penutupan masa sidang nanti," ujar Bamsoet usai menerima trophy Parliament of The Year dari Teropong Senayan, di ruang kerja Ketua DPR RI, Senin (18/03/19). 

Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menjelaskan, selain RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, DPR RI sebenarnya juga menargetkan penyelesaian RUU tentang Perkoperasian, RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, RUU tentang Ekonomi Kreatif, RUU tentang Kewirausahaan Nasional dan RUU tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

"Namun penyelesaian berbagai RUU tersebut terkendala karena ketidakhadiran pemerintah dalam rapat kerja dengan komisi terkait di DPR RI. Misalnya pada RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang terkendala karena Kepala Badan Karantina Pertanian jarang hadir dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI," jelas Bamsoet.

Selain itu, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, hal serupa juga terjadi dalam pembahasan RUU Kewirausahaan Nasional. Bahkan dalam rapat konsultasi pada Desember 2018 antara Pimpinan DPR RI dengan Menteri Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Menteri Perindustrian, dan Menteri Hukum dan HAM guna mempercepat pembahasan RUU Kewirausahaan Nasional, para menteri tersebut tidak hadir.

Berita Terkait

Leave a reply