Bagi-Bagi Jabatan Jokowi di MWA UI Digugat ke PTUN, Ini

Depok, Kabar3.com - Sejumlah mahasiswa Universitas Indonesia (UI) mendaftarkan gugatan terhadap Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (SK Kemenristekdikti) No. 11566/M/KP/2019 yang dinilai sangat sarat dengan adanya dugaan bagi-bagi jabatan oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) karena mengangkat para menteri dan pendukungnya dalam pemilihan presiden (pilpres) 2019 menjadi anggota Majelis Wali Amanat (MWA) UI periode 2019 – 2024.

Para penggugat adalah empat mahasiswa aktif di UI yang keberatan bahwa jabatan MWA dijadikan sebagai ajang bagi-bagi jabatan kepada orang yang tidak kompeten atau tidak memenuhi kualifikasi. Empat penggugat adalah Satria Adhitama (FHUI 2015), Raihan Hudiana (FHUI 2015), Alfian Tegar Prakasa (FIA UI 2015), dan Bimo Maulidianto (FIA UI 2015).

“Kami mempersoalkan proses pengangkatan yang tidak sesuai prosedur, serta adanya beberapa anggota MWA yang terpilih bermasalah dari segi kualifikasi, sehingga diduga nama mereka muncul karena adanya bagi-bagi jabatan pemerintahan Jokowi di dalam tubuh UI,” ujar Raihan Hudiana saat mendaftarkan gugatan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta, Selasa (16/4).

Raihan menjelaskan nama-nama yang dipersoalkan adalah Bambang Brodjonegoro (menteri perencanaan pembangunan nasional) dan Sri Mulyani (menteri keuangan) yang diangkat menjadi anggota MWA dari unsur dosen, serta Erick Thohir (Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin) dan Saleh Husin (wakil ketua umum partai hati nurani rakyat (Hanura) yang merupakan salah satu parpol pendukung Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019).
Lebih lanjut, Satria Adhitama menambahkan bahwa Bambang dan Sri Mulyani seharusnya tidak memenuhi kualifikasi sebagai perwakilan dosen di MWA UI karena status mereka yang berhenti sementara menjadi dosen UI karena jabatannya sebagai menteri. “Menurut kami, ini melanggar Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor  68 Tahun 2013 tentang Statuta UI,” ujarnya.

Satria menjelaskan, sedangkan terkait pengangkatan Erick Thohir dan Saleh Husin diduga kuat melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (3) PP Statuta UI. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa anggota MWA harus memiliki reputasi baik, komitmen, kemampuan, integritas, visi, wawasan dan minat terhadap pengembangan pendidikan tinggi, tidak memiliki konflik kepentingan, serta bukan anggota partai politik.

Leave a reply