Sosialisasi Empat Pilar MPR RI

Desmond J Mahesa: Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Sangat Penting Menjelang Pemilu Serentak 2019

Serang, Kabar3.com - Anggota MPR RI Dapil Banten II Desmond J Mahesa  Melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang dilakukan di kompleks Depag Ciwaru, Cipocok Kota Serang dengan mengambil tema : “Kecurangan Pemilu  dan Gerakan Kedaulatan Rakyat” pada tanggal 29 Maret 2019.

Acara ini dihadiri oleh sekitar 150 orang peserta  yang berasal dari kader partai, tokoh tokoh masyarakat dan  anggota masyarakat yang berasal dari Kota Serang dan Kabupaten Serang.  Dalam kesempatan menyampaikan sambutan pada acara sosialisasi ini H. Desmond selaku anggota DPR menyampaikan bahwa 4 pilar kebangsaan sangat penting untuk disosialisasikan untuk tetap utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia beserta ideologi kebangsaan yang dianutnya. Dalam kesempatan sosialisasi kali ini  sengaja di ambil tema tentang Kecurangan Pemilu dan Gerakan Kedaulatan Rakyat . Tema ini diambil karena  relevan dengan kondisi saat ini dimana isu isu tentang kecurangan pemilu di prediksi akan mewarnai pemberitaan ditanah air sehubungan dengan pelaksanaan pemilu yang sebentar lagi akan dilaksanakan tepatnya tanggal 17 April 2019.

Indikasi adanya kecurangan itu sudah mulai terlihat dari sekarang ini. Paling tidak hal ini dapat di pantau dari tahapan penyelenggaraan pemilu 2019 yang telah dimulai sejak masa pendataan dan penetapan pemilih, verfikasi peserta baik parpol, penetapan daftar caleg dan Paslon Presiden dan Wakil Presiden serta masa  masa kampanye  yang terjadi saat ini.  Kita bisa saksikan bersama betapa kedaulatan rakyat dibonsai dan dikerdilkan baik terhadap kroditnya fase atau tahapan penetapan jumlah pemilih yang diduga syarat dengan manipulasi, penentuan ambang batas 20% syarat pengusulan paslon presiden dan wakil presiden yang penuh dengan siasat dan tipu muslihat yang dianggap menghambat hak rakyat mendapatkan calon pemimpin yang seluas-luasnya. Intinya adalah terjadinya praktek oligarki kekuasaan hanya oleh segelintir elit . Pada fase ini kedaulatan rakyat terkesan telah dibajak dan dipasung. Lantas bagaimana dengan fase atau tahapan pemilu selanjutnya?  Inilah fenomena yang sangat kita kuatirkan.Terus terang kita mengkhawatirkan pelaksanaan pemilu  yang LUBER dan JURDIL ini dapat  diwujudkan pada pemilu 2019 ini.

Memang kalau terjadi kecurangan, pihak yang merasa tidak puas bisa mengajukan  gugatan ke MK. Tetapi banyak pihak termasuk  tokoh tokoh nasional yang meragukan  netralitas  daripada MK itu sendiri sehingga ada yang menyarankan untuk juga menempuh jalur lain yaitu menyampaikan aspirasi tentang adanya kecurangan itu melalui sebuah gerakan kedaulatan rakyat .Kita memandang tentunya gerakan menyampaikan aspirasi ini sah sah saja kalau memang nantinya akan dijalankan.

Karena penyampaian aspirasi lewat  gerakan rakyat untuk tercapainya  pemilu yang jujur dan adil, adalah aksi damai dalam perspektif negara demokrasi. Aksi seperti ini tidak dimaksudkan untuk meruntuhkan atau menggulingkan pemerintahan yang sah, melainkan hanya sebatas bentuk ungkapan harapan dari warga bangsa yang dijamin oleh Undang Undang. Jadi gerakan seperti ini bukanlah termasuk suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum.  Karena tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku dan oleh karenanya bukan suatu perbuatan pidana. Aksi ini  dijamin oleh Konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 disebutkan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”

Berita Terkait

Leave a reply