BBM Mudik dan Pentingnya Perppu untuk Efisiensi Tata Kelola Migas

Laporan:

Tidak dapat dipungkiri bahwa musibah yang sering terjadi di Indonesia dengan kehabisan BBM ditengah jalan, dapat menimpa siapapun karena kemacetan yang parah serta lalai dalam mengontrol penunjuk posisi BBM dimobil selama di jalan toll atau di Interstate Highway. Meski layanan Pertamina seperti ini hanya pada waktu musim mudik ini harus dihargai. 

Ketua Kaukus Nuklir Parlemen ini menerangkan jika SOC (State Oil Company) yang ada di Indonesia harus didukung untuk kembali mengelola kekayaan migas nasional mulai hulu hingga hilir, sesuai Konstitusi, dalam struktur perusahaan migas yang terintegrasi (Integrated State Oil Company). 

Selain itu, menurutnya Setelah dua dekade SOC Indonesaia diporakporandakan oleh UU Migas No.22/2001 yang telah sama diketahui dampaknya pada produksi crude yang terus anjlok karena anjloknya investasi explorasi padahal secara geologis potensi resource-hydrocarbon yang ada diperut bumi dari negara seluas eropa dan juga seluas Amerika Serikat ini, masih relatif sangat besar dan teknologi explorasi terus berkembang. 

Politisi asli sasak ini juga menuturkan jika Pola B2G yan dianut oleh UU Migas No.22/2001 disamping bertentangan dengan Konstitusi juga telah menciptakan sistem yang tidak efisien dimana investasi sektor hulu sangat birokratik, butuh perizinan yang sangat banyak untuk melakukan kegiatan explorasi. Lembaga pengelola (d/h BP MIGAS , kini SKK MIGAS) melanggar konstitusi. 

Hal ini telah menimbulkan Ketidak pastian yang berkepanjangan dan telah mendiscourage investasi. Disisi hilir, kapasitas kilang Stagnan. Bermula dari kesalahan tata kelola ini adalah sektor migas telah berubah menjadi Sektor yang menjadi penyebab utama dari terjadinya defisit neraca pembayaran. 

Berita Terkait

Leave a reply