BBM Mudik dan Pentingnya Perppu untuk Efisiensi Tata Kelola Migas

Laporan:

Saya menyarankan agar ketidakpastian payung hukum yang sangat lama dan sangat merugikan Industri migas dan Ekonomi Nasional, sehingga sudah tergolong sudah Sangat Darurat, maka Saya mengharap Pemerintahan Baru nanti bisa segera mengeluarkan PERPPU mencabut UU Migas No.22/2001 dan Kembali ke UU No8/1971 yg disempurnakan. Saya ragu DPR Periode 2014-2019 bisa menghasilkan UU Migas yang baru,"pungkasnya.









Berita Terkait

Leave a reply