Usulan Revisi UU Pelayaran Terkait Asas Cabotage Aneh

Jakarta, Kabar3.com, - Mantan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo mengkritik usulan revisi UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Ia menilai keinginan sejumlah pihak yang ingin merevisi UU tersebut adalah keanehan.

“Aneh jika ada pihak-pihak yang ingin merevisi UU Pelayaran dan menghilangkan asas cabotage dalam UU Pelayaran. Berdasarkan data Bappenas, total potensi sektor maritim Indonesia mencapai US$ 1,2 triliun pertahun. Potensi ekonomi yang begitu besar apakah mau dibuka untuk asingsemua? Apalagi Indonesia sebagai poros maritim dunia telah dicanangkan pada tahun 2014 oleh Presiden Jokowi.”ujarnya pada kabar3.com melalui pesan singkatnya

Berdasarkan data Indonesian National Shipowner’s Asociation (INSA), penerapan asas cabotage yang didukung para pelaku usaha pelayaran nasional telah mendorong investasi sektor angktuan laut.

Selain itu, Pada 2017 armada pelayaran nasional mencapai 23.823 atau melonjak dari sejak awal diterapkannya asas cabotage pada 2005 yang hanya berkisar 6.041 armada. Hal ini juga diiringi dengan pertumbuhan perusahaan pelayaran nasional yang pada 2017 telah mencapai 3.760 perusahaan.

“Kekuatan armada laut kita cukup besar untuk melayani pelayaran nasional dan juga telah mampu melayani seluruh pendistribusian kargo domestik. Jadi, untuk apalagi membuka kran untuk asing. Lebih baik, potensi sector maritim yang besar ini dikelola dan diselenggarakan oleh kita sendiri untuk kemakmuran rakyat.”terangnya.

Berita Terkait

Leave a reply