Bambang Haryo: Pembangunan Dermaga Eksekutif Baru Bukan Solusi Kasus Monopoli ASDP

JAKARTA, Kabar3.com --  Rencana PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) membangun dermaga eksekutif baru khusus untuk kapal ferry swasta di lintasan Merak-Bakauheni dinilai tidak tepat serta upaya mengalihkan isu monopoli dan pelanggaran hak-hak konsumen kapal eksekutif oleh BUMN itu.

Menurut Bambang Haryo Soekartono, pemerhati dan praktisi transportasi laut, pembangunan dermaga eksekutif baru tidak menyelesaikan masalah di Merak-Bakauheni akibat monopoli dan pelanggaran hak konsumen untuk mendapatkan pelayanan kapal eksekutif sesuai dengan standar, baik dari segi ukuran, usia kapal, kecepatan, maupun kenyamanan.

"Meskipun dermaga eksekutif baru akan dikhususkan untuk kapal swasta, itu bukan solusi. ASDP jangan mengalihkan isu monopoli dan pelanggaran hak konsumen dengan membangun dermaga eksekutif baru yang sampai saat ini belum jelas perencanaannya. Fokus dulu membenahi dermaga eksekutif yang sudah ada dengan menempatkan kapal-kapal sesuai standarisasi eksekutif seperti yang sudah ada di kapal-kapal ferry swasta terbaik," ungkapnya dalam rilisnya kepada Pilarnesia.com Minggu (14/2/2021).

Bambang Haryo yang juga Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur mengatakan, Merak-Bakauheni justru butuh tambahan dermaga ekonomi supaya kapal-kapal di lintasan tersibuk di Indonesia itu bisa beroperasi secara optimal untuk melayani masyarakat.

Saat ini di lintasan Merak-Bakauheni terdapat 7 pasang dermaga, termasuk satu dermaga eksekutif, sedangkan armada yang beroperasi 74 unit sehingga setiap dermaga digilir untuk 10-11 kapal. Padahal, kata Bambang Haryo, tiap dermaga ekonomi idealnya melayani 6 kapal (4 kapal operasi dan 2 kapal off) atau total 36 kapal ekonomi per hari.

Berita Terkait

Leave a reply