Bambang Haryo: Pembangunan Dermaga Eksekutif Baru Bukan Solusi Kasus Monopoli ASDP

Akibat dermaga lebih sedikit, hanya 35% dari 74 kapal ferry yang dapat beroperasi di lintasan itu per tahun. Sisanya terpaksa lego jangkar di luar area pelabuhan menunggu giliran operasi.

Kekurangan dermaga ekonomi menyebabkan utilisasi kapal-kapal di lintasan itu sangat rendah (under-utilize) sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Bebannya tidak hanya ditanggung oleh operator kapal, konsumen juga dirugikan karena tarif menjadi mahal karena biaya operasional kapal tinggi, waktu tempuh pelayaran lebih lama, dan ketersediaan kapasitas angkut tidak maksimal.

"Untuk menyesuaikan jadwal operasi yang terbatas, kapal-kapal ekonomi terpaksa mengurangi kecepatannya. Padahal kecepatan mereka banyak yang di atas 15 knot atau bisa 1 jam pelayaran seperti standar kapal eksekutif, tetapi 'dipaksakan' jadi 2-3 jam. Kondisi ini akibat jumlah kapal banyak tetapi dermaganya kurang, " paparnya.

Berdasarkan kondisi itu, anggota DPR RI periode 2014-2019 ini mengatakan, Pelabuhan Merak dan Bakauheni idealnya memiliki 2 kali lipat jumlah dermaga saat ini atau 14 pasang dermaga supaya 70% armada di lintasan itu bisa beroperasi.

"Tugas pemerintah dan ASDP adalah segera menambah dermaga ekonomi, bukan bangun dermaga eksekutif lagi. Rakyat jangan ditekan supaya bayar lebih mahal untuk mendapat kecepatan waktu tempuh dengan menggunakan dermaga eksekutif," tegas Bambang Haryo.

Berita Terkait

Leave a reply